Beranda blog Halaman 490

Gempha bersama Yadupa Menggelar Lomba Debat Mahasiswa di Merauke

Foto bersama Dewan Juri,Direktur Yadupa dan Ketua Gempha (Foto:Dok.PapuaLives)

Merauke,Lomba Debat Mahasiswa Se-Kabupaten Merauke, yang diselengarakan oleh Generasi Muda Papua untuk Hak Adat (Gempha) Papua bekerjasama dengan Yayasan Anak Dusun Papua ( Yadupa) berlangsung  di Aula KPG khas Papua merauke (20/09/2018) kemarin.

Dengan mengusung tema Kearifan lokal budaya papua sebagai modal dasar pembangunan, Debat tersebut diikuti oleh sekitar 15 tim Perwakilan Mahasiswa/i Se-Kabupaten Merauke.

Ketua Gempha Papua Decler Yesnath Menyampaikan bahwa kegiatan lomba debat mahasiswa, sudah laksanakan 4 kali, awalnya di jayapura tahun 2014, 2015, 2016 dan di tahun 2018 kita selengarakan dua tempat, di jayapura dan Merauke, di tahun 2019 akan diselengarakan di manokwari.

“kegiatan ini juga di selengarakan dengan tujuan mengadvokasi isu-isu budaya yang semakin merosot dikalangan generasi muda papua. mewakili organisasi Gempha menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah mensukseskan kegiatan ini , terutama untuk Pmkri Cabang merauke yang dengan kesadaran membantu mensuskseskan kegiatan lomba debat ini” kata Decler  (20/09/2018) kepada media papualives.com

Kesempatan yang sama, Direktur Yadupa Leonard Imbiri, menuturkan bahwa kegiatan-kegiatan yang memotifikasi generasi muda papua untuk kembali belajar tentang budaya, adat istiadat dan tentang dirinya sendiri, kenapa karena pendidikan formal kita sedikit sekali memberi ruang bagi generasi muda untuk tahu tentang tentang kearifan lokalnya.

“hal kecil saja yang di tanya oleh salah seorang juri “bapak Yosaya Ndiken” wilayah adat masyarakat malin saja mahasiswa tidak tahu, karena mereka tidak pernah di ajarkan tentang wilayah disini. Sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini di kordinir semaksimal akan memberi ruang bagi generasi mudah untuk mencintai dan kembali belajar, paling tidak kegiatan seperti ini memberi manfat bagi generasi mudah untuk pembangunan masa depan papua”tutur Imbiri yang juga menjabat Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) Papua.

Koordinator Jaringan advokasi dan pendidikan budaya (Jadbu) Lembaga Yadupa, Wehelmina Morin mengatakan kegiatan ini di lakukan dari tahun 2014 hingga 2016, untuk tahun 2018 baru pertama kali di merauke, kegiatan ini adalah kegiatan penyadaran dan membuka ruang bagi generasi mudah papua untuk mendiskusikan isu-isu masyarakat adat pada dampak pembangunan di papua secara khusus di merauke.

“Melihat sejauh mana partisipasi mahasiswa melihat persoalan yang terjadi di papua dan khusus di merauke, kami berharap setelah kegiatan ini mahasiswa yang ikut lomba debat malekukan aksi-aksi strategis melalui forum-forum yang ada di merauke”harap Welly.

Dalam kesempatan itu, Dosen Fakultas Hukum Musamus Nasri Wijaya mengungkapkan bahwa kegiatan seperti ini perlu di lakukan, menarik terutama dalam hal-hal yang membahas otonomi khusus papua, secara tidak langsung kita menanamkan jadi diri dan hak-hak orang asli papua.

“Begitu pula dapat merangsang mahasiswa yang ada di merauke terkait otsus. Walaupun biasanya mahasiswa lakukan diskusi itu hanya di kalangan mereka saja, tapi kali ini suatu bentuk diskusi politik, karena di hadapan juri yang pakar akan politik, hukum, bahasa, dan budaya sehingga apa yang salah akan di luruskan”terangnya.

Dalam Sesi yang sama Kepala Seksi Promosi Seni dan Budaya Kabupaten Merauke Isaias Ndiken Mengemukakan bahwa kegiatan seperi ini perlu dilakukan setiap tahun karena memberi pencerahan para generasi mudah, mereka sedang menyebut otsus , tapi mereka tidak paham isi dari otsus.Sebetulnya instrumen otsus dibuat secara terperinci sehingga jelas seperti anak-anak yang orang tuanya dari luar papua, sehingga tidak ada kecemburuan pada pembagian hak. Pengetahuan dari generasi mudah di merauke masih sangat terbatas, sehingga perlu dipertegas untuk pembelajaran di kampus.

“Eksistensi orang papua, terutama anak-anak papua, harus diperdayakan atau perlu pendampingan yang serius terhadap pemberlakuan untuk orang papua, maka harus implementasi dari akademik itu menjelaskan terkait keberhakan, karena mereka ini subjek pembangunan masa depan papua. Dari sisi budaya anak-anak mudah papua, terlalu jauh dari nilai-nilai budaya mereka sehingga banyak unsur budaya yang hilang dari pandangan mereka. Saya sebagai tokoh budaywan papua di merauke meminta kepada pihak Gempha dan Yadupa agar tahun depan harus dilakukan lagi di merauke”Jelas Ndiken.

Salah satu Mahasiswa Peserta Lomba dari Sekolah Tinggi Santo Yakubus Merauke Natalis Koyaka menyatakan setelah kegiatan lomba debat ini kami akan mengorganisir mahasiswa, pemuda melalui forum-forum yang ada, PMKRI, GMKI, HMI, dan oranganisasi BEM yang ada di 11 kampus di merauke.

“perlu ada penjelasan atau implementasi lebih lanjut sehingga membangun kesadaran mahasiswa dalam memahami budaya atau adat itu sendiri”kata Natalalis kepada media ini.

Weyambur

BPD Keluhkan Parkiran Liar Sepanjang Jalan Ahmat Yani Di Jayapura

Kepala Bidang Penagihan, Kantor Badan Pendapatan Daerah Jayapura Muchsin Yusuf (Foto :Christian Degei/PapuaLives)

Jayapura,Kepala Bidang Penagihan Badang Pendatan Daerah Muchin Yusuf mengatakan sangat mengesal dengan parkiran liar yang tengah meluas di sepanjang jalan Ahmat Yani di kota Jayapura .

Filosofi Hidup Orang Mee yang harus Dipertahankan: “Dou, Gai dan Ekowai”

Pakaian Adat Suku Mee Paniai (Foto:Dok.PapuaLives)

Oleh. Felix Degei*

MEE adalah nama salah satu Suku Asli di Tanah Papua yang mendiami di sekitar dataran Wiselmeren Paniai mulai dari Kegata sampai Makataka. Kini daerah tersebut termasuk dalam wilayah kerja pemerintahan Kabupaten Paniai, Deiyai dan Dogiyai.

Tulisan ini menjadi kebutuhan setelah memahami fenomena meningkatnya angka Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA)yang sangat signifikan belakang ini di Papua akibat kesalahan setiap pribadi yang bersangkutan, terlepas dari bayi yang tertular karena ulah orang tua. Esensi tersebut muncul setelah membaca dan menelaah tulisan di media ini dengan judul: “Angka ODHA sedang Meroket di Papua: Salah siapa?”

Penguatan Satpol PP dan Ormas Samn Melawan Minol di Papua

Anggota DPR Papua dari jalur 14 kursi perwakilan wilayah adat Meepago, John NR Gobai (Foto:Dok.PapuaLives)

Jayapura,John NR Gobai, Anggota DPRP Dapeng Meepago memberikan pemahaman tentang Para ahli sosiolog menggunakan istilah “Pengendalian Sosial (pengawasan sosial)”  yaitu segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang  atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan yang harapan kelompok  atau masyarakat tersebut.

Dengan Pengendalian Sosial Perlu diketahui bahwa setia masyarakat menginginkan kehidupan yang tentram, damai, dan teratur. Dengan itulah masyarakat perlu suatu sistem untuk mengatur semua perilaku yang menjadi tujuan tersebut.

Legislator Papua, John Gobai Tolak Penerimaan CPNS Secara Online

John NR Gobai Anggota DPR Papua Dapeg Meepago (Foto;Dok.PapuaLives)

Jayapura, John NR Gobai Legistlator Papua,Anggota DPRD Papua menyarakan kepada Gubernur Papua dan Badan Kepegawaian Daerah seluruh tanah Papua dan seluruh pelamar PNS asal Papua seharusnya harus menolak Penerimaan PNS yg menggunakan  Sistim Online.

Museum

Thimas CH Syufi (Dok.Pribadi)

Oleh Thomas Ch Syufi*)

Dua pekan lalu, Minggu(2/9/2018) dunia dikejutkan dengan berita mengenaskan sekaligus juga menyedihkan, yakni MuseumNasional bersejarah berusia 200 tahunBrasil di kota Rio Jeneiro dilalap api. Namun, peristiwa ini tidak hanya menyedihkan warga Brasil, tapi juga sekaligus memberikan pelajaran berharga untuk dunia termasuk Indonesia, terlebih Papuadi masa depan untuk lebih intensif merawat dan melindungi museum atau situs-situs bersejarah sebagai salah satu kekayaan terluhur orangPapua.

Saya pun terkaget danhampirmeneteskan air mata ketika membaca berita tersebut. Meski kejadiannya di negara lain, Brasil, Amerika Latin, tetapi bagi saya hal tersebut menjadi pukulan untuk kita semua sebagai generasi baru di jagad ini.“Museum dan universitas memiliki nilai yang sama penting, yang bisa melahirkan beradaban manusia,” begitu piker saya dalam hati.

Gempha Papua Minta IUP Segera di Cabut,Bupati Tambrauw Jangan Tipu Masyarakat?

Pengurus Gempha Papua,ketika melakukan jumpa pers beberapa waktu lalu di Jayapura (Foto:Dok.PapuaLives)

Jayapura,Menyikapi berita  di lansirkan media online faktahukum.co.id edisi 13 Dituding Beri Ijin Kebun Lahan Sawit, Bupati Tambrauw Angkat Bicara Dalam pernyataannya tersebut Bupati Kabupaten Tambrauw Gabriel Asem menegaskan Pemerintah Daerah tidak pernah mengeluarkan ijin perkebunan Kelapa Sawit masuk ke Kabupaten Tambrauw sebagaimana ditudingkan oleh para masyarakat.  Dalam berita tersebut, Bupati Gabriel Asem juga mengatakan, perlu di ketahui untuk ijin perkebunan jagung milik PT. BAPP (Bintuni Agro Prima Perkasa) tersebut awalnya di keluarkan oleh Bupati Manokwari pada tahun 2007 dan ijin tersebut telah mendapat persetujuan kala itu oleh Gubernur Papua Barat. Sehingga sehubungan terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tambrauw sesuai Perda Nomor 10 tahun 2012, maka Bupati Tambrauw sesuai SK Nomor : 050/34/2014 tertanggal 21 April 2014 mengeluarkan SK tentang penetapan strategi pembangunan Kabupaten Tambrauw dalam 4 (empat) Zona pengembangan agropolitan. Hal ini juga diperkuat dengan surat Kepala Bappeda nomor :050/126/2015 tertanggal 28 september 2015 perihal kajian atas rencana pengembangan budidaya tanaman pangan dapat di kelola PT Bintuni Agro Prima Perkasa sudah sesuai dengan tata ruang.

Dalam pernyataan tersebut Generasi Muda Papua Untuk Hak Adat (Gempha) Papua menilai Bupati Tambrauw telah menipu masyarakat dan meminta segera mencabut surat ijin usaha perkebunan (IUP), padahal dilapangan telah memberi ijin juga kepada salim group, PT.Bintuni Agro prima perkasa di Tambrauw.

Decler Yesnath, Ketua Gempha Papua di dampingi pengurusnya menuturkan bahwa, Kekuatiran kami ketika PT.Bintuni Agro Prima Perkasa terus beroperasi di wilayah Kebar- Senopi, Kabupaten Tambrauw.

Tahun 2014, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menerbitkan SK No.837/Menhut-II/­2014 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi di distrik Kebar hingga Senopi, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Kawasan hutan produksi tersebut akan dirubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas sekitar 19 ribuan hektar.

“Bupati Tambrauw memberikan rekomendasi pada tahun 2015 kepada PT Bintuni Agro Prima Perkasa untuk pengembangan budidaya tanaman pangan. Keputusan Bupati tersebut diterima oleh masyarakat sebagai solusi alternatif. Namun yang di kehwatirkan PT Bintuni Agro Prima Perkasa adalah salah satu dari empat perusahaan lainnya – PT Rimbun Sawit Papua, PT Subur Karunia Raya, PT Bintuni Agro Prima Perkasa dan PT Menara Wasior – yang berada di bawah kontrol Group Salim. Group Salim yang dikendalikan oleh Anthony Salim Melalui perusahaan-perusahaa­n tersebut Group Salim mendapatkan empat konsesi perkebunan kelapa sawit di Papua Barat. Grup Salim adalah salah satu konglomerat bisnis terbesar di Indonesia dan merupakan divisi agribisnis utama, Indofood Agri Resources, adalah penghasil minyak sawit mentah terbesar ketiga.” tutur Decler kepada media ini.

Lanjutnya, Perkebunan Salim Group di Papua Barat, Peta lokasi salim Ada bukti kuat bahwa Grup Salim telah mengakuisisi dan mulai mengembangkan konsesi kelapa sawit di provinsi Papua Barat, yang dapat konversi 117.000 HA hutan dan padang rumput menjadi kelapa sawit.

“Grup Salim. PT Bintuni Agro Prima Perkasa, dilaporkan telah menanam tanaman pangan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat adat setempat. Sehingga akan mengeluarkan hak guna usaha (HGU) sesuai keputusan menhut. hutan dapat di konvensi menjadi perkebunan sawit.”katanya.

Dalam kesempatan yang sama,Ketua GMNI Jayapura Rikoson Bofra menegaskan kabupaten Tambrauw yang di jadikan kabupaten konservasi.

“tak semestinya harus adanya perkebunan sawit, terbuktinya sawit di papua tidak pernah menyelamatkan masyarakat adat setempat, ijin sawit di cabut saja.”tegas Bofra.

Koordinator Pendidikan dan Advokasi Gempha Papua, Roy N Yesnath menambahkan bahwa kita perlu belajar dari sebuah pengalaman, pertama sawit hadir di papua , seperti di manokwari, sorong, kerom, yerisiam goa.

“Kelapa sawit dapat membutukan banyak air, jika di tanam di Kebar maka akan membawa  dampak pada sungai atau kali di Tambrauw dan juga akan berdampak pada masyarakat setempat, adanya alergi, banjir, pemasanan global” kata Roy.

Lanjut Roy, Pemerintah Tambrauw segera mencabut ijin usaha perkebunan sawit, atau perkebunan jagung, sebab kita tidak tahun HGU akan di rubah jadi apa

“Saran saya pemerintah menyiapkan tempat dimana, untuk putra-putri yang bergerak di dunia usaha atau bisnis, dari pada membongkar lahan yang terlalu luas dan akan memicu konflik. Yang tidak pernah menguntungkan masyarakat”tegasnya.

Weyambur

Polri dan TNI Gledah Kantor Sekretariat Knpb Timika

Barabf bukti hasil gledah Bertempat di Kantor Sekretariat KNPB Timika (Foto:Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua/PapuaLives)

Jayapura, Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, Pukul 06.00 WIT s/d. 07.40 WIT, Bertempat di Kantor Sekretariat KNPB Timika, Jln. Sosial, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika, telah dilaksanakan Penggrebekan oleh Gabungan Personil TNI-Polri di Kantor Sekretariat KNPB Timika dalam rangka pengembangan kasus penangkapan Sdr. RW (Ketua KNPB Yahukimo Komisi I bidang Diplomasi) pelaku pembawa amunisi sebanyak 153 butir yang di temukan melalui hasil pemeriksaan X-Ray pada tanggal 10 September 2018 bertempat di Penerbangan Perintis Bandara Baru (Milik Pemnda), Bandara Mosez Kilangin Timika.

📉BERITA TERBARU

🌦PERKIRAAN CUACA

Nabire
broken clouds
29.2 ° C
29.2 °
29.2 °
70 %
0.3kmh
77 %
Sel
30 °
Rab
30 °
Kam
31 °
Jum
32 °
Sab
32 °

🤝PAPUA TENGAH TERANG

error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights